MAKALAH PENGANTAR
EKONOMI PEMBANGUNAN
“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH”
Disusun
oleh :
Adeline
Christiane L.
Fajar Aji Kurniawan
Husnan
Wisnu P.
Rachma Alfazdilla
|
(10216116)
(12216542)
(13216328)
(15216898)
|
Dosen:
Irwandaru Dananjaya, SE, MM.
KELAS
3EA12
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS GUNADARMA
2018
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillah dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT saya
ucapkan atas selesainya Makalah “PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PROVINSI JAWA TENGAH” Mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Tanpa Ridha
dan kasih sayang serta petunjuk dari-Nya mustahil makalah ini dapat
terselesaikan.
Kemudian saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Irwandaru Dananjaya selaku dosen mata kuliah Pengantar Ekonomi
Pembangunan yang memberikan tugas makalah yang mengcangkup seputar gambaran
mengenai pembangunan infrastruktur di provinsi Jawa Tengah, sehingga menambah
wawasan dan pengetahuan saya. Menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan
makalah ini. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para
pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dari makalah ini.
Terima Kasih.
Depok,
7 November 2018
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ……………………………………………………..
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang ………………………………………………………….
1.2.Rumusan Masalah ……………………………………………………....
1.3.Tujuan Penulisan ………………………………………………………..
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Gambaran Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa
Tengah …………
2.2 Dampak Positif
dan Negatif dari Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah ......................
BAB III KESIMPULAN
A.
3.1 Kesimpulan...............................................................................................
B.
3.2
Saran…………………………………………………………………….
C.
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................
|
ii
iii
1
2
2
3
8
10
10
12
|
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan
suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan
pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan.
Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas
jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.
Kajian teori
ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan
ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga
merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses
pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan
infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah
Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik
investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek
infrastruktur.
Infrastruktur
merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik
dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan
daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup
dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi,
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta
peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting
dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan
akses kepada lapangan kerja.
Sifat dan jenis
infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam
dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur
bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih
banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk
mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran
dapat diturunkan.
Selain itu,
keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber
daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan
yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya
pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM.
1.2.Rumusan Masalah
Terdapat
beberapa rumusan masalah pada makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran pembangunan infrastruktur
terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja dampak positif dan negatif
pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa
Tengah?
1.3.Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari makalah yang ditulis dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menengetahui gambaran pembangunan
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menngetahui apa saja dampak positif dan
negatif pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.
Gambaran Pembangunan Infrastruktur Provinsi
Jawa Tengah
Infrastruktur
adalah mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi,
air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Grigg mengelompokkan infrastruktur dalamenam kategori yakni:
air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Grigg mengelompokkan infrastruktur dalamenam kategori yakni:
1.
Kelompok
jalan (jalan, jalan raya, jembatan)
2.
Kelompok
pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
3.
Kelompok
air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air)
4.
Kelompok
manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat)
5.
Kelompok
bangunan dan fasilitas olahraga luar
6.
Kelompok
produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).
Pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah tidak
bisa dilepaskan dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan infrastruktur
dalam sistem desentralisasi saat ini. Tujuan negara dalam menerapkan kebijakan
desentaralisasi dilihat Smith (dalam Nurcholis, 2007 : 26) berdasarkan beberapa
tujuan. Pertama, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan
politik. Kedua, untuk latihan kepemimpinan politik. Ketiga, untuk
memelihara stabilitas politik. Keempat, untuk mencegah konsentrasi
kekuasaan di pusat. Kelima, untuk memperkuat akuntabilitas publik Keenam,
untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu
Shabir Chema dan Rondinelli (dalam Syaukani, 2005: 25) menyampaikan paling
tidak ada empat belas alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi
yang salah satunya adalah Desentralisasi dapat mengantarkan kepada adiminstrasi
pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah
dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan
kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya
kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh
daerah yang lain.
Pembangunan
infrastrukur oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari
alokasi anggaran infrastruktur melalui APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah,
APBD memiliki makna penting yakni:
alokasi anggaran infrastruktur melalui APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah,
APBD memiliki makna penting yakni:
1. Pertama, otoriasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatandan belanja pada tahun anggaran bersangkutan.
2. Kedua, perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Ketiga, pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah
kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai denga ketentuan yang telah
ditetapkan.
penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai denga ketentuan yang telah
ditetapkan.
4. Keempat, alokasi. Anggaran daerah harus dapat diarahkan untuk
menciptakan
lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Kelima, distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan
rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Keenam, stabilisasi. APBD menjadi alat ukur untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Dengan demikian
alokasi anggaran yang besar diharapkan akan mampu
meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Alokasi anggaran infrastruktur juga
menjadi cermin perencanaan pembangunan infrasrtuktur pemerintah daerah. Jika
alokasi anggaran sudah ditingkatkan, maka bagaimana kemudian implementasi dari
program infrastuktur menjadi hal yang menarik. Apakah peningkatan alokasi tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.
meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Alokasi anggaran infrastruktur juga
menjadi cermin perencanaan pembangunan infrasrtuktur pemerintah daerah. Jika
alokasi anggaran sudah ditingkatkan, maka bagaimana kemudian implementasi dari
program infrastuktur menjadi hal yang menarik. Apakah peningkatan alokasi tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.
Infrastruktur di
Jawa Tengah dimaknai sebagai tahun dengan fokus
pembangunan pada infrastruktur khususnya jalan raya. Fokus tersebut diarahkan pada peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk program dan kegiatan berfokus pada program peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitas jalan dan jembatan, dan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah dan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam kebutuhan masyarakat yang diserap oleh gubernur pada saat proses kampanye pemilihan gubernur. Kondisi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 86,7 persen dalam kondisi baik atau 13,3 persen dalam kondisi rusak. Namun demikian untuk ruas jalan kabupaten/kota yang strategis masih banyak jalan dalam kondisi rusak. Dengan kondisi tersebut maka kemudian gubernur mengambil kebijakan tahun infrastruktur yang dimulai sejak tahun 2014. Hasil dari tahun infrastuktur tersebut adalah kondisi jalan di Jawa Tengah yang semakin baik. Pada tahun 2014 persentse panjang jalan dengan kondisi baik mencapai 86,92 persen dan pada tahun 2015 mencapai 88,27 persen. Persentase panjang jalan dengan lebar lebih dari 6 meter juga mengalami peningkatan dari 50,44 persen pada tahun 2013 menjadi 55,24 persen pada tahun 2014 dan menjadi 66,46 persen pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel 1.1.
pembangunan pada infrastruktur khususnya jalan raya. Fokus tersebut diarahkan pada peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk program dan kegiatan berfokus pada program peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitas jalan dan jembatan, dan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah dan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam kebutuhan masyarakat yang diserap oleh gubernur pada saat proses kampanye pemilihan gubernur. Kondisi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 86,7 persen dalam kondisi baik atau 13,3 persen dalam kondisi rusak. Namun demikian untuk ruas jalan kabupaten/kota yang strategis masih banyak jalan dalam kondisi rusak. Dengan kondisi tersebut maka kemudian gubernur mengambil kebijakan tahun infrastruktur yang dimulai sejak tahun 2014. Hasil dari tahun infrastuktur tersebut adalah kondisi jalan di Jawa Tengah yang semakin baik. Pada tahun 2014 persentse panjang jalan dengan kondisi baik mencapai 86,92 persen dan pada tahun 2015 mencapai 88,27 persen. Persentase panjang jalan dengan lebar lebih dari 6 meter juga mengalami peningkatan dari 50,44 persen pada tahun 2013 menjadi 55,24 persen pada tahun 2014 dan menjadi 66,46 persen pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel 1.1.
Tabel 1.1
Indikator, Target dan Realisasi Program Infrastruktur Jalan
Indikator, Target dan Realisasi Program Infrastruktur Jalan
Indikator
|
Capaian
2013 |
Tahun 2014
|
Tahun 2015
|
||
Target
|
Realisasi
|
Target
|
Realisasi
|
||
Persentase jalan dalam
kondisi baik |
86,70
|
86,92
|
86,92
|
87,56
|
88,27
|
Persentase panjang jalan
dengan lebar > 6 m |
50,44
|
54,14
|
55,24
|
59
|
66,46
|
Persentase panjang jalan
sebagai jalan kolektor |
67,62
|
69,60
|
70,69
|
72,20
|
74,80
|
Sumber
data Dinas Bina Marga Jawa Tengah
Demikian halnya
dengan persentase panjang jalan kolektor yang meningkat dari
67,62% pada tahun 2013 menjadi 70,69% pada tahun 2014 dan menjadi 74,80% pada
tahun 2015. Dengan data sebagaimana dalam tabel 1 tidak saja target pembangunan
yang tercapai namun realisasi dari pembangunan infrasrtuktur jalan sangat meningkat.
67,62% pada tahun 2013 menjadi 70,69% pada tahun 2014 dan menjadi 74,80% pada
tahun 2015. Dengan data sebagaimana dalam tabel 1 tidak saja target pembangunan
yang tercapai namun realisasi dari pembangunan infrasrtuktur jalan sangat meningkat.
Kebijakan tahun
infrastruktur bertumpu pada peningkatan alokasi anggaran
pembangunan dan rehabilitas jalan dari APBD Jawa Tengah. Peningkatan alokasi
anggaran untuk program tersebut dimulai sejak tahun 2014 perubahan, mengingat
pada anggaran tahun 2014 murni sudah ditetapkan sebelum gubernur dilantik. Pada
tahun 2014 realisasi mencapai Rp 998,6 milliar atau meningkat 92 milliar dari target
dalam RPJMD. Anggaran tersebut semakin besar pada tahun 2015 yang mencapai Rp
1,88 trilyun dan pada tahun 2016 mencapai Rp 2,4 trilyun. Alokasi anggaran tahun
infrastruktur senantiasa lebih tinggi dari target belanja dalam RPJMD. Kondisi tersebut disebabkan pada saat penetapan RPJMD belum terdapat rencana kebijakan tahun infrastruktur sehingga proyeksi belanja untuk program tersebut tidak nampak
peningkatan yang begitu besar sebagaimana dalam Tabel 1.2.
pembangunan dan rehabilitas jalan dari APBD Jawa Tengah. Peningkatan alokasi
anggaran untuk program tersebut dimulai sejak tahun 2014 perubahan, mengingat
pada anggaran tahun 2014 murni sudah ditetapkan sebelum gubernur dilantik. Pada
tahun 2014 realisasi mencapai Rp 998,6 milliar atau meningkat 92 milliar dari target
dalam RPJMD. Anggaran tersebut semakin besar pada tahun 2015 yang mencapai Rp
1,88 trilyun dan pada tahun 2016 mencapai Rp 2,4 trilyun. Alokasi anggaran tahun
infrastruktur senantiasa lebih tinggi dari target belanja dalam RPJMD. Kondisi tersebut disebabkan pada saat penetapan RPJMD belum terdapat rencana kebijakan tahun infrastruktur sehingga proyeksi belanja untuk program tersebut tidak nampak
peningkatan yang begitu besar sebagaimana dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2
Alokasi Anggaran Program Infrastruktur Jalan Dari APBD Jawa Tengah
Alokasi Anggaran Program Infrastruktur Jalan Dari APBD Jawa Tengah
Tahun
|
Realisasi dan Prediksi
|
Target RPJMD
|
2014
|
998.683.739.000
|
906.489.821.000
|
2015
|
1.888.824.125.000
|
1.239.458.419.000
|
2016
|
2.429.980.450.000
|
1.617.491.026.000
|
Sumber data Dinas Bina Marga Jawa Tengah
Peningkatan alokasi
anggaran untuk program pembangunan dan rehabilitasi
jalan inilah yang sangat menentukan keberhasilan tahun infrastruktur. Peningkatan
alokasi anggaran tersebut tidak saja berangkat dari usulan gubernur namun juga
adanya komitmen dari DPRD Jawa Tengah yang memiliki pandangan yang sama
terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah melalui peningkatan APBD.
Dengan komitmen bersama itulah proses penganggaran pembangunan infrastruktur
tidak mengalami kendala.
jalan inilah yang sangat menentukan keberhasilan tahun infrastruktur. Peningkatan
alokasi anggaran tersebut tidak saja berangkat dari usulan gubernur namun juga
adanya komitmen dari DPRD Jawa Tengah yang memiliki pandangan yang sama
terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah melalui peningkatan APBD.
Dengan komitmen bersama itulah proses penganggaran pembangunan infrastruktur
tidak mengalami kendala.
Salah satu dampak
dari peningkatan alokasi anggaran infrasrtuktur adalah pengurangan jumlah
belanja pada program atau alokasi lainnya. Seperti misalnya
pengurangan pada belanja hibah yang secara kebetulan juga mengalami hambatan
seiring diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang mengharuskan syarat penerima hibah harus berbadan hukum.
pengurangan pada belanja hibah yang secara kebetulan juga mengalami hambatan
seiring diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang mengharuskan syarat penerima hibah harus berbadan hukum.
Keberhasilan tahun
infrastruktur juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan. Pada tahun 2014 untuk program peningkatan jalan dan jembatan
terdapat tujuh kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 97,10 persen. Sedangkan
untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan terdapat 40 kegiatan dengan realisasi
mencapai 98,15 persen. Kemampuan dalam merealisasikan inilah yang kemudian
semakin meningkatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan. Pada tahun 2014 untuk program peningkatan jalan dan jembatan
terdapat tujuh kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 97,10 persen. Sedangkan
untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan terdapat 40 kegiatan dengan realisasi
mencapai 98,15 persen. Kemampuan dalam merealisasikan inilah yang kemudian
semakin meningkatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
RIBUNJATENG.COM,
SEMARANG- Berikut ini data penting terkait jalan, jalan tol, jembatan dan waduk
di Jawa Tengah.
1. JALAN
· Jalan nasional 1.390,57 kilometer
· Jalan provinsi 2.565,62 kilometer
· Jalan kabupaten 22.458,9 kilometer
2. JALAN TOL
· Seksi A Jatingaleh-Krapyak, 8,45 km,
beroperasi sejak 1987, pengelola PT Jasa Marga
· Seksi B Jatingaleh-Srondol, 6 km, beroperasi
sejak 1983, pengelola PT Jasa Marga
· Seksi C Jatingaleh-Kaligawe, 9,75 km,
beroperasi sejak 1998, pengelola PT Jasa Marga
· Seksi I Semarang-Ungaran, 16,3 km, beroperasi
sejak 2011, pengelola PT Trans Marga Jateng
· Seksi II Ungaran-Bawen, 11,3 km, beroperasi
sejak 2014, pengelola PT Trans Marga Jateng
· Pejagan (Brebes)-Kanci (Cirebon), 35 km,
beroperasi sejak 2010, pengelola PT Semesta Marga Raya
3. JEMBATAN
· Jembatan provinsi: 2.028 buah, panjang 25.335
meter
· Jembatan nasional: 3.338 buah, 42.879 meter
Sumber:
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
4. WADUK BESAR
· Waduk Gajahmungkur, Kabupaten Wonogiri,
catchment area 1.202,7 km2, volume 660,09 juta m3, kondisi baik
· Waduk Rawapening, Kabupaten Semarang,
catchment area 1.078 km2, volume 29,4 juta m3, kondisi rusak sedang
· Waduk Sudirman (Mrica), Kabupaten Banjarnegara,
catchment area 1.022 km2, volume 47 juta m3, kondisi baik
· Waduk Wadaslintang, Kabupaten Kebumen,
catchment area 196 km2, volume 388,71 juta m3, kondisi rusak ringan
· Waduk Kedungombo , Kabupaten Grobogan,
catchment area 196 km2, volume 723 ribu m3, kondisi baik
· Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes, catchment
area 61,09 km2, volume 6,96 juta m3, kondisi rusak sedang
· Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal, catchment
area 60,66 km2, volume 7,62 juta m3, kondisi rusak sedang
· Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, catchment
area 43 km2, volume 36,42 juta m3, kondisi rusak ringan
1.2.Dampak Positif dan Negatif dari Pembangunan
Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Efek positif dari pembangunan infrastruktur
terhadap perekonomian ada lima, yaitu :
1.
Produktifitas
akan jauh lebih meningkat.
2.
Dengan
pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas maka akan menurunkan biaya
input.
3.
Pastinya
akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
4.
Mengangkat
sektor lain untuk bergerak lebih pesat, seperti sektor pariwisata.
5.
Meningkatkan
jaringan informasi dan akses pasar lebih baik lagi.
Seperti
pembangunan jalan dan fasilitas di sektor pariwisata, setidaknya akan
mendongkrak perekonomian di sekitarnya. Seperti saat teman-teman berada di
tempat wisata yang fasilitasnya sangat kurang, sanitasi gak memadai, lokasi
kotor dan gak terawat, udah itu jalan menuju lokasi tersebut rusak dan
gak aman, pastinya kapok dong untuk kesana lagi dan membuat tempat wisata itu
lama-lama sepi pengunjung. Hal tersebut akan memberikan efek negatif untuk
masyarakat sekitar yang memang perekonomiannya mengandalkan dari tempat wisata
tersebut.
Berbeda
jika di suatu tempat wisata punya fasilitas yang memadai, sanitasi baik dan
bersih, jalan yang nyaman maka akan lebih banyak wisatawan yang datang ke
tempat wisata tersebut, sehingga perekonomian warga sekitar menjadi lebih baik
lagi, setidaknya mengurangi pengangguran.
Efek negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap
perekonomian
1.
Penggusuran lahan yang lebih mengedepankan aspek pemberdayaan
masyarakat. misalnya menggusur pemukiman atau lahan pertanian masyarakat.
2.
Jika tak disikapi dengan baik, bisa memicu masalah sosial
lainnya, seperti penambahan rakyat miskin, munculnya aksi premanisme di lokasi
tersebut.
BAB
III
KESIMPULAN
DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Pembangunan
infrastruktur merupakan kebijakan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Melalui peningkatan
alokasi anggaran APBD untuk program pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, dan
waduk besar . Kebijakan tersebut berawal dari program gubernur yang didukung
oleh komitmen DPRD dalam proses penganggaran. Peningkatan alokasi anggaran
untuk program tersebut telah berhasil meningkatkan kondisi perekonomian di
Provinsi Jawa Tengah. Kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas
Bina Marga dalam melaksanakan seluruh kegiatan terkait menjadi pemacu
peningkatan alokasi anggaran pada tahun selanjutnya. Salah satu dampak dari
kebijakan tersebut adalah semakin luas lapangan pekerjaan sehingga dapat
menurunkan angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang berdampak pada
kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Pada hakekatnya infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila
pembangunan infrastruktur meningkat,
maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat begitu juga sebaliknya.
3.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan
di atas, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut :
saran sebagai berikut :
1. Infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, dan waduk, sebagai bagian penting dalam mendorong kinerja
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah, maka pemerintah sebaiknya
memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan infrastruktur tersebut agar kualitas dan kuantitasnya dapat memberikan manfaat terhadap
masyarakat Provinsi Jawa Tengah sehingga nantinya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi Pengusaha kemudahan yang bersifat membangun seperti dari segi
ketersediaan bahan baku harus memiliki kemudahan akses jalur penghubung
yang baik agar kegiatan usaha yang mereka lakukan mampu berjalan dengan
baik dan memiliki daya saing dengan usaha-usaha lainnya. Tentu hal ini sangat
diharapkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Oleh
sebab itu, infrastruktur jalan sangat berperan penting disini untuk mendukung keberlangsungan aktivitas perekonomian para pengusaha sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
ketersediaan bahan baku harus memiliki kemudahan akses jalur penghubung
yang baik agar kegiatan usaha yang mereka lakukan mampu berjalan dengan
baik dan memiliki daya saing dengan usaha-usaha lainnya. Tentu hal ini sangat
diharapkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Oleh
sebab itu, infrastruktur jalan sangat berperan penting disini untuk mendukung keberlangsungan aktivitas perekonomian para pengusaha sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan,
maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong agar infrastruktur
dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat infrastruktur yang nantinya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta manfaat dari peningkatan
infrastruktur tersebut dapat juga dirasakan oleh masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat yang merata.
maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong agar infrastruktur
dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat infrastruktur yang nantinya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta manfaat dari peningkatan
infrastruktur tersebut dapat juga dirasakan oleh masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat yang merata.
DAFTAR
PUSTAKA
